Senin, 25 April 2011

teknik prasarana

PERANCANGAN TEKNIK PRASARANA

PERAN TEKNIK SIPIL DALAM PENATAAN RUANG


Pengertian ‘teknik sipil’ dalam tulisan ini merujuk pada pengertian yang digunakan oleh Soefaat dalam buku “Hubungan Fungsional Teknik Sipil dengan Tata Ruang Kota dan Daerah (diterbitkan Yayasan Badan Penerbit Pekerjaan Umum, 1999). Pengertian ‘teknik sipil’ yang digunakan dalam buku tersebut adalah “ilmu konstruksi segala jenis bangunan-bangunan statis yang diperlukan dalam cabang-cabang transportasi, keairan, teknik penyehatan dan struktur”.
Untuk ‘tata ruang’ dan istilah lain yang berkaitan dengan tata ruang, dapat digunakan pengertian yang ditetapkan pada Pasal 1 UU No. 24/1992 tentang “Penataan Ruang”. Dalam UU tersebut ditetapkan, antara lain:
- Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan mahluk hidup lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya.
- Tata ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang, baik direncanakan maupun tidak.
- Penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendaian pemanfaatan ruang.
- Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
- Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional.
- Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budidaya. Bab 10 Teori dan Praktek Penataan Ruang Peran Teknik Sipil dalam Penataan Ruang Sejarah Penataan Ruang Indonesia- Suyono –
- Kawasan tertentu adalah kawasan yang ditetapkan secara nasional mempunyai nilai strategis dan penataan ruangnya diprioritaskan.

TERBENTUKNYA TATA RUANG

Di wilayah yang belum tersentuh manusia dan belum dirasakan manfaat keberadaannya oleh manusia, tata ruang terbentuk tanpa direncanakan lebih dahulu, tetapi terjadi dengan sendirinya karena kekuatan alam yang ada di dalamnya. Di wilayah yang sudah ada kegiatan manusia, atau sudah dirasakan manfaat keberadaannya oleh manusia, tata ruang terbentuk baik direncanakan lebih dahulu maupun tidak. Tata ruang yang akan dibahas hanya mencakup tata ruang di wilayah yang sudah ada kegiatan manusia atau yang sudah dirasakan manfaat keberadaannya oleh manusia, terutama tata ruang yang telah direncanakan lebih dahulu. Karena itu, terbentuknya tata ruang –sebagian atau seluruhnya, merupakan hasil kegiatan
atau proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Ketiga proses itu disebut penataan ruang. Pembahasan selanjutnya difokuskan pada aspek yang memerlukan peran teknik sipil, yaitu aspek prasarana dan sarana di bidang transportasi, keairan, teknik penyehatan dan struktur yang bersifat statis.

PERAN TEKNIK SIPIL

Tata ruang pada hakekatnya adalah tata letak berbagaikegiatan sosial-ekonomi masyarakat serta prasarana dan sarana yang diperlukan dalam ruang. Untuk melangsungkan berbagai
kegiatan sosial-ekonomi masyarakat dengan berdaya guna dan berhasil guna, prasarana dan sarana yang diperlukan harus diadakan atau dibangun lebih dahulu. Dalam pembangunan berbagai prasarana dan sarana tersebut diperlukan peran teknik sipil. Pertimbangan teknik sipil dalam penataan ruang berpengaruh terhadap biaya pembangunan, operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana. Agar biaya dapat diusahakan serendah mungkin, peran teknik sipil harus dilibatkan pada seluruh proses penataan ruang. Dalam perencanaan tata ruang, teknik sipil berperan dalam menetapkan letak atau lokasi semua kegiatan sosial ekonomi beserta Bab 10 Teori dan Praktek Penataan Ruang Peran Teknik Sipil dalam Penataan Ruang
Sejarah Penataan Ruang Indonesia prasarana dan sarana yang diperlukan termasuk memperkirakan biaya pembangunannya. Pada tahap pemanfaatan ruang, teknik sipil akan berperan dalam desain, pembangunaan, operasi serta pemeliharaan prasarana dan sarana agar keselamatan teknis dapat dijamin dan biaya dapat diusahakan serendah mungkin. Pada tahap ini teknik sipil berperan pula dalam menghitung biaya yang diperlukan. Pada proses pengendalian pemanfaatan ruang, teknik sipil turut berperan dalam berbagai pemberian izin dan persetujuan yang diperlukan, serta pengawasan terhadap dipatuhinya persyaratan yang tercantum dalam izin/persetujuan. Aspek teknik sipil dalam penataan ruang mencakup prasarana dan sarana transportasi, keairan, teknik penyehatan dan struktur.
Prasarana transportasi, antara lain, jalan raya dan jalan rel dengan jembatan dan terowongan serta terminal/stasiun, pelabuhan laut, pelabuhan sungai dan pelabuhan udara. Prasarana keairan, antara lain, bendungan, waduk, saluran irigasi, saluran air baku untuk air bersih, saluran drainase, tanggul banjir, saluran pengelak banjir (banjir kanal) dan rumah pompa. Prasarana teknik penyehatan, antara lain, bangunan penjernihan air, saluran pembuangan limbah cair, bangunan pengolah limbah cair, tempat pembuangan dan pengolahan sampah. Struktur mencakup struktur bangunan gedung, antara lain, untuk industri, perdagangan, perkantoran, pendidikan, pelayanan kesehatan, peribadatan dan rekreasi.
Biaya pembangunan prasarana dan sarana dipengaruhi keadaan di tempat atau lingkungan di mana prasarana dan sarana akan dibangun. Keadaan tersebut mencakup keadaan ekonomi dan
sosial masyarakat maupun fisik/alam. Sebagai contoh, jalan yang dibangun melalui rawa lebih mahal dibanding jalan yang dibangun melalui tanah kering dan keras. Jalan yang dibangun melalui wilayah berbukit lebih mahal dibanding jalan yang dibangun melalui wilayah relatif rata. Jalan yang dibangun melalui permukiman padat lebih mahal dibanding jalan yang dibangun melalui wilayah kosong. Bangunan yang didirikan di tanah lembek dan dalam lebih mahal
dibanding bangunan yang didirikan di tanah keras. Pembangunan prasarana dan permukiman sejauh mungkin menghindari wilayah rawan longsor agar tidak mengalami kerusakan
akibat longsor. Jembatan yang dibangun di bantaran sungai yang relatif lebar lebih mahal dibanding jembatan yang dibangun di Bab 10 Teori dan Praktek Penataan Ruang
Peran Teknik Sipil dalam Penataan Ruang Sejarah Penataan Ruang Indonesia

bantaran sungai sempit. Jembatan harus dibangun di tempat yang aman dari gerusan air sungai untuk menghindari ambruknya jembatan karena gerusan tanah di sekitar pondasi atau tiang
jembatan. Waduk sedapat mungkin dibangun di wilayah yang porositas tanahnya rendah dan tidak di tempat retakan kulit bumi agar tidak bocor dan tidak merusak bendungannya.
Ukuran dan kapasitas prasarana dan sarana yang dibangun harus sesuai skala kegiatan sosial-ekonomi yang memerlukannya. Sebagai contoh, lebar jalan yang akan dibangun harus sesuai volume lalu lintas, kekuatannya harus sesuai beban kendaraan yang lewat. Kapasitas atau debit irigasi harus sesuai luas wilayah dan jenis tanah serta jenis tanaman yang akan diairi. Kapasitas saluran drainase harus sesuai debit air maksimum yang harus dibuang ke dalamnya, baik air hujan, air buangan rumah tangga, industri, dan lainnya.

TINGKATAN PENATAAN RUANG

Mengingat hal di atas, teknik sipil jelas berperan dalam
mewujudkan tata ruang, mulai dari tata ruang makro (wilayah
nasional) sampai tata ruang mikro seperti lingkungan perumahan,
industri, perdagangan, perkantoran dan sebagainya. Peran tersebut
diperlukan pada proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang
maupun pengendalian pemanfaatan ruang.
Karena luasnya wilayah Indonesia dan ada pembagian tugas
dalam penataan ruang antara pemerintah pusat, pemerintah propinsi
dan pemerintah kabupaten/kota, maka penataan ruang dilakukan
secara bertingkat, yaitu tingkat nasional, tingkat propinsi dan tingkat
kabupaten/kota. Wilayah perencanaan dapat mencakup seluruh atau
sebagian wilayah administrasi. Aspek perencanaan dan
kedalaman/kerincian rencana pada setiap tingkatan berbeda pula.
Wilayah perencanaan nasional dapat mencakup seluruh
wilayah nasional dapat pula hanya beberapa propinsi atau kawasan
tertentu. Perencanaan tingkat propinsi dapat mencakup seluruh
wilayah propinsi, dapat pula hanya beberapa kabupaten/kota.
Perencanaan tingkat kabupaten/kota dapat mencakup seluruh atau
sebagian wilayah kabupaten/kota. Tata ruang propinsi harus
merupakan penjabaran dan bagian integral dari tata ruang nasional.
Tata ruang kabupaten/kota harus merupakan penjabaran dan bagian
integral dari tata ruang propinsi. Namun, penataan ruang propinsi
Bab 10 Teori dan Praktek Penataan Ruang
Peran Teknik Sipil dalam Penataan Ruang
Sejarah Penataan Ruang Indonesia
harus memperhatikan masukan dari kabupaten/kota, penataan ruang
nasional harus memperhatikan masukan dari propinsi. Pada akhirnya
tata ruang merupakan kompromi antara berbagai pihak yang
berkepentingan dalam pemanfaatan ruang.

PETA PERENCANAAN TATA RUANG

Dalam penataan ruang, kondisi wilayah perencanaan sebagai
masukan untuk perencanaan tata ruang lazimnya disajikan dalam
bentuk tulisan atau laporan dan gambar atau peta. Apa yang
tercantum dalam tulisan sebanyak mungkin akan digambarkan dalam
peta agar struktur dan pola pemanfaatan ruangnya nampak jelas.
Namun, tidak semua data, analisa dan rencana yang tertulis dalam
laporan dapat digambarkan dalam peta, karena masalah teknis
berkaitan dengan skala peta. Makin luas wilayah yang direncanakan
makin kecil skala petanya, sehingga makin sedikit hal yang dapat
dipetakan.
Untuk wilayah nasional dapat digunakan peta skala
1:5.000.000 sampai 1:2.000.000. Kalau digunakan peta berskala
lebih besar, pengerjaan dan penggunaannya menjadi tidak praktis.
Kalau dipaksakan, peta harus dibagi menjadi beberapa lembar
seperti yang dilakukan pada perencanaan tata ruang nasional
sekarang yang menggunakan skala 1:1.000.000. Akibatnya, sulit
melihat gambaran tentang keadaan maupun rencana secara
keseluruhan. Untuk wilayah propinsi dapat digunakan peta skala
1:500.000 sampai 1:200.000. Untuk wilayah kabupaten dapat
digunakan peta skala 1:100.000 sampai 1:50.000. Untuk wilayah kota
dapat digunakan peta skala 1:20.000 sampai 1:10.000. Untuk
rencana rinci tata ruang yang meliputi sebagian wilayah
kabupaten/kota, dapat digunakan peta skala 1:2.000 sampai 1:1.000.
Skala tidak menjadi keharusan, hanya untuk ancar-ancar yang
dianggap praktis pengerjaan dan penggunaannya. Dalam praktek
dapat saja digunakan peta dengan skala lebih besar atau lebih kecil,
tergantung luas wilayah perencanaan. Makin besar skala peta, makin
banyak dan makin rinci informasi yang dapat dimasukkan, namun
cakupan wilayahnya makin kecil. Karena itu, kadang perencanaan
tata ruang dibuat dulu dalam peta skala lebih besar yang dibagi
dalam beberapa lembar. Kemudian disatukan dalam peta skala lebih
kecil tetapi lebih praktis penggunaannya. Dalam menentukan skala
peta yang penting peta tersebut setidaknya dapat memperlihatkan
lokasi kegiatan sosial-ekonomi serta prasarana dan sarana yang
Bab 10 Teori dan Praktek Penataan Ruang
Peran Teknik Sipil dalam Penataan Ruang
Sejarah Penataan Ruang Indonesia
- Suyono -
X.6-6
pengadaan, pengaturan dan pengendaliannya menjadi tugas dan
kewajiban pemerintah bersangkutan.
GOLONGAN RENCANA PRASARANA DAN SARANA
Dalam rencana tata ruang terdapat sekitar lima golongan
rencana prasarana dan sarana, yaitu:
- Pertama, rencana mempertahankan prasarana dan sarana apa adanya.
- Kedua, rencana rehabilitasi prasarana dan sarana yang rusak dan rencana renovasi sarana yang sudah ketinggalan jaman,tanpa meningkatkan kapasitasnya. Sebagai contoh, rencana rehabilitasi jalan, saluran drainase dan saluran irigasi. Juga rencana renovasi bangunan rumah sakit dan bangunan kantor.
- Ketiga, rencana meningkatkan kapasitas prasarana dan sarana yang ada. Sebagai contoh, pelebaran dan penguatan jalan agar dapat menampung volume lalu lintas lebih besar dan beban kendaraan lebih berat. Pelebaran saluran pengelak banjir; mengganti perumahan kumuh dengan perumahan susun agar jumlah huniannya bertambah dan kualitas lingkungannya lebih baik. Juga memperbesar bangunan pengolahan air untuk menghasilkan lebih banyak air bersih.
- Keempat, rencana pembangunan prasarana dan sarana baru, seperti jalan baru, saluran irigasi baru, waduk baru, pembangunan pusat perbelanjaan baru dan pelabuhan baru.
- Kelima, rencana mengganti prasarana dan sarana yang ada dengan prasarana dan sarana jenis lain. Sebagai contoh, perumahan diganti menjadi pusat perbelanjaan, jalan rel diganti menjadi jalan raya.Keterlibatan teknik sipil dalam perencanaan tata ruang hanya dalam penetapan lokasi prasarana dan sarana baru serta penetapan lokasi perluasan prasarana dan sarana yang ada. Pada proses pemanfaatan ruang, teknik sipil berperan dalam perencanaan teknis dan pembangunan serta dalam menghitung biaya prasarana dan sarana yang diperlukan, kecuali untuk prasarana yang sudah ada yang akan dipertahankan apa adanya. Ilmu tata ruang dan ilmu teknik sipil berdifat komplementer. Dalam perencanaan tata ruang diperlukan pengetahuan tentang ilmu

teknik sipil, guna memilih alternatif lokasi kegiatan serta prasarana dan sarana yang diperlukan agar biaya pembangunan, operasi dan pemeliharaannya dapat ditekan serendah mungkin. Selain itu, ilmu teknik sipil diperlukan pula untuk memperkirakan biaya tersebut. Dipihak lain, dalam pembangunan prasarana dan sarana diperlukan pengetahuan tentang perencanaan tata ruang agar semua kegiatan yang memanfaatkan prasarana dan sarana dapat berlangsung serasi
dan secara keseluruhan dapat berjalan efektif dan efisien. Penulis belum menemukan literatur atau dokumen yang secara eksplisit menunjukkan kapan istilah teknik sipil dan tata ruang mulai digunakan di Indonesia. Mungkin kedua istilah tersebut mulai digunakan pada jaman Pemerintahan Hindia Belanda. Namun penulis percaya bahwa penerapan prinsip-prinsip teknik sipil dan perencanaan tata ruang sudah diterapkan jauh sebelum kedua istilah tersebut digunakan. Pendidikan tinggi teknik sipil di Indonesia dimulai dengan didirikannya Technische Hoge School (Sekolah Tinggi Teknik) di Bandung pada tahun 1921. Di antara mata kuliah yang diberikan di jurusan teknik sipil terdapat mata kuliah Stedebouwkunst (Seni Pembangunan Kota) yang merupakan mata kuliah perencanaan tata ruang kota dalam bentuk masih sederhana. Kuliah tersebut diberikan sampai akhir tahun lima puluhan, ketika Technische Hoge School sudah berubah status menjadi Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Mata kuliah Stedebouwkunst di jurusan teknik sipil masih dianggap belum cukup untuk menghasilkan ahli perencana kota. Karena itu, Kepala Balai Tata Ruangan Pembangunan yang dijabat sarjana teknik sipil, pada tahun lima puluhan berusaha mendirikan sekolah perencanaan yang lengkap dan tidak terbatas pada perencanaan kota, tapi mencakup pula perencanaan daerah (regional planning). Dalam penyusunan kurikulum pernah diusulkan memasukkan mata kuliah municipal engineering, tidak lain dari teknik sipil untuk pembangunan kota. Hal tersebut menunjukkan perlunya pengetahuan teknik sipil bagi para perencana tata ruang.Pada awal tahun 1950-an, setelah penyerahan Centraal
Bureau voor Ruimtelijke Wederopbouw (CBRW) dari Pemerintah
Hindia Belanda kepada Pemerintah Republik Indonesia dan berubah
nama menjadi Balai Tata Ruangan Pembangunan (BTRP), kepala
balai dan tenaga-tenaga perencananya terdiri atas tenaga teknik sipil.
Baru pada akhir tahun 1950-an terdapat tenaga arsitek lulusan
Fakultas Teknik UI di Bandung dan pada pertengahan tahun 1960-an
ada sarjana perencanaan daerah dan kota dari Institut Teknologi
Bandung.
Sejak tahun 1950 sampai dengan tahun 1988 Kepala/Direktur
instansi penataan ruang di Departemen Pekerjaan Umum pada
umumnya dijabat sarjana teknik sipil. Kecuali dari tahun 1965-1978
dijabat sarjana arsitektur (Radinal Moochtar dan Salmon Kodiat) dan
pada tahun 1983 dijabat sarjana perencanaan selama 5 bulan. Baru
sejak 1988, direktur dijabat lagi sarjana perencanaan.

KESIIMPULAN

Peran teknik sipil diperlukan dalam seluruh proses penataan
ruang dalam rangka menjamin keselamatan bangunan prasarana
dan sarana berupa gedung maupun bukan gedung, dan menekan
biaya pembangunan, operasi dan pemeliharaannya.
Pada proses perencanaan tata ruang, teknik sipil berperan
dalam pertimbangan menentukan lokasi kegiatan serta prasarana
dan sarana yang diperlukan, karena keadaan lingkungan, terutama
keadaan fisik alamnya, di lokasi yang dipilih berpengaruh terhadap
biaya pembangunan, operasi dan pemeliharaan prasarana dan
sarana.
Pada tahap pemanfaatan ruang, teknik sipil berperan dalam
desain (perencanaan teknis) dan pembangunan agar bangunan
prasarana dan sarana cukup kuat dan stabil dengan biaya
pembangunan, operasi dan pemeliharaan sekecil mungkin. Ada pun
pada proses pengendalian pemanfaatan ruang, teknik sipil berperan
dalam pertimbangan untuk menerbitkan berbagai izin dan
persetujuan serta dalam pengawasan agar yang diizinkan dan
disetujui memenuhi persyaratan teknis dan dilaksanakan sesuai
dengan izin dan persetujuan yang diterbitkan.

1.1. Umum

Teknik Sipil biasa disebut sebagai teknik bangunan atau teknik prasarana, yaitu salah satu cabang ilmu Teknik yang ruang lingkupnya meliputi perencanaan, perancangan, pembangunan / pelaksanaan, pemberdayaan dan pemeliharaan berbagai macam bangunan. Bangunan yang ditangani oleh Teknik Sipil tidak hanya terbatas pada bangunan tempat tinggal, gedung perkantoran dan industri jasa, tetapi juga bangunan untuk pelayanan umum seperti halnya bangunan untuk pemanfaatan dan pengaturan air (bersih maupun kotor), prasarana angkutan seperti jalan darat, jalan air, jembatan, bandar udara, pelabuhan laut, dan sebagainya. Bahkan sekarang ini telah berkembang mencakup hal-hal yang berkaitan dengan aspek pengelolaan aset berupa pemberdayaan prasarana untuk penyehatan dan pelestarian lingkungan, juga tujuan tertentu yang memerlukan bangunan.

Walaupun bangunan merupakan kebutuhan yang tidak lepas dari kepentingan masyarakat luas, sehingga banyak pengaruh masalah sosial dan ekonomi, namun pendidikan Teknik Sipil lebih menekankan perhatiannya terhadap perhitungan tentang kekuatan, daya tahan, efisiensi, dan efektifitas dari berbagai macam bangunan berdasarkan kaidah sunnatullah. Selain itu pendidikan Teknik Sipil mencakup pengetahuan tentang macam dan sifat berbagai bahan bangunan, perhitungan struktur bangunan, menggambar untuk bangunan, pengaruh dinamika lingkungan terhadap bangunan, dampak eksistensi bangunan terhadap lingkungan dan pengetahuan tentang pelaksanaan pembangunan. Selain itu, dipelajari juga tentang analisis ekonomi dan hukum pembangunan, serta analisis bencana alam yang mungkin dapat merusak bangunan.

Perkembangan industri jasa konstruksi yang melaju dengan pesat dan cepat, seiring dengan perkembangan teknologi dan kondisi krisis serta tantangan yang muncul, seperti kecenderungan perekonomian yang berbasis informasi dan kecenderungan teknologi terutama dalam bidang telekomunikasi, transportasi dan tourisme dikarenakan adanya perluasan area industri dan bisnis secara global yang pasti menuntut pengembangan perguruan tinggi di Indonesia untuk dapat berperan aktif dalam memanfaatkan peluang, yaitu dengan mengisi kebutuhan tenaga kerja di pasar global melalui lulusan-lulusannya yang berdedikasi tinggi, berkualitas serta berwawasan global.

Kecenderungan adanya suatu tuntutan dari pasar kerja global tentang penentuan kualifikasi seorang lulusan untuk berpartisipasi di dunia kerja, dari tahun ke tahun semakin selektif dan ketat. Oleh karena itu semua institusi pendidikan tinggi di Indonesia sejak awal sudah harus mampu mengantisipasi dengan melakukan pembenahan diri, mulai dari penguatan program studi, yaitu menggunakan Kurikulum Berbasis Kompetensi, memberikan perhatian terhadap peningkatan kualitas mahasiswa (skilled improvement) hingga penempatan kerja lulusannya (job placement).

Di satu pihak, kualitas pendidikan tinggi akan secara eksplisit menjelaskan harapan akan kualitas dan tingkat kompetensi lulusannya, sementara di lain pihak, penerapan Kurikulum Berbasis Kompetensi diharapkan dapat lebih mengarahkan dan membentuk karakter sarjana unggulan yang memiliki kemampuan tinggi dalam mengantisipasi segala perubahan maupun tantangan dalam berkarya di dunia industri jasa konstruksi.

1.2. Khusus

Dengan memperhatikan tantangan-tantangan tersebut, maka Departemen Teknik Sipil Fakultas Teknik Sipil & Perencanaan Universitas Gunadarma merasa terpanggil untuk mengambil langkah-langkah yang tepat guna memajukan dan meningkatkan mutu lulusannya. Dalam hal ini dituntut tersedianya sumber daya manusia yang unggul dan mampu eksis di kancah persaingan global. Oleh karenanya sangat diharapkan bahwa lulusan Departemen Teknik Sipil Universitas Gunadarma memiliki keunggulan berupa bekal ilmu teknik sipil yang luas dan mendalam dilengkapi dengan pengetahuan tentang information technology dan perangkat lunak (software), serta kemampuan berbahasa Inggris yang baik.

Untuk menjawab tantangan itu, telah dilakukan upaya nyata yaitu: meningkatkan kualitas dan kuantitas dosen dengan kualifikasi S-2, tersedianya fasilitas laboratorium yang terdiri atas Lab. Teknologi Bahan, Lab. Mekanika Tanah, dan Lab. Ilmu Ukur Tanah, yang kesemuanya itu menjadi sarana penunjang pendidikan yang sengaja dipersiapkan bagi mahasiswa agar lebih mampu meningkatkan kompetensinya dalam disiplin ilmu yang ditekuninya. Dengan demikian, sumber daya manusia yang dihasilkan oleh Departemen Teknik Sipil Fakultas Teknik Sipil & Perencanaan Universitas Gunadarma diharapkan menjadi Sarjana yang unggul di bidangnya, dan selanjutnya menempatkan Departemen Teknik Sipil Fakultas Teknik Sipil & Perencanaan Universitas Gunadarma sebagai center of excellence untuk ilmu teknik sipil di Indonesia.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar